The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

Civil societies are signing up for forces against a new Modification to the 2014 Legislative Legislation, acknowledged regionally as being the MD3 Legislation, handed this week by your house of Representatives, which numerous panic may perhaps jeopardize free speech and democracy in Southeast Asia’s biggest overall economy.

Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.

Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:

The use of any separatist movement’s symbols, for instance a flag, is treason As outlined by articles or blog posts 104-107 of the Legal Code; these article content are used against the West Papua Separatist Motion.

Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.

Jika terjadi kesalahan perintah oleh user maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

While using the existence of the Regulation, intelligence posture, Corporation and functions are mirrored and may be monitored by the public and parliament. The task that awaits Later on would be to supervise the implementation of the laws, such as assessing the reform means of BIN and intelligence companies with the ministerial and institutional amount (like while in the army and law enforcement) so which they operate in compliance with current authorized provisions.

m. and six p.m. plus the sounds degree of the audio procedure must not exceed 60 decibels. Sixty decibels is about as loud as being a discussion in a very cafe. Convoys would also be prohibited in demonstrations. CSOs greatly criticized the measure. The Governor subsequently mentioned that he manufactured a slip-up within the regulation, exclusively the regulation should not limit demonstration to only These a few locations, and he would revise it.

Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun situs web dari luar.

Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:

Both of those Foundations and Associations drop beneath the class of “societal organizations with authorized entity position,” although all other CSOs are classified as societal organizations without the need of authorized entity standing.” The Ormas Regulation then stipulates a set of obligations and prohibitions for societal businesses, which include prohibition from propagating an ideology that conflicts with condition concepts (